Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersedia memberi dukungan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Kementerian Agama agar dapat segera memperluas daya tampung asrama haji.
"Pak Gubernur sudah setuju dan sudah bersurat ke Menteri Agama untuk membantu perluasan asrama haji,"kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB, Ridwan Syah di Mataram, Selasa.
NTB bantu dana hibah sebesar Rp10 miliar untuk Kementerian Agama agar segera perluas daya tampung asrama haji NTB, kata Ridwan Syah, sambil menambahkan sedang diurus oleh Biro Keuangan dan Bappeda.
Ia mengatakan, Pemprov NTB berkomitmen kuat untuk memiliki embarkasi haji di Bandara Internasional Lombok (BIL), namun sempat terkendala dua syarat utama menjadi embarkasi haji penuh.
Kedua persyaratan utama itu yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang syarat jumlah jemaah haji pada suatu embarkasi penuh yakni minimal 7.000 orang, dan daya tampung asrama haji yakni minimal dua kelompok terbang atau sebanyak 700 hingga 800 orang.
Sejauh ini, jumlah calon jemaah haji NTB mencapai 4.500 orang lebih setiap tahun, dan calon jemaah haji asal Bali dan NTT diperkirakan hampir 2.000 orang, sehingga akan ada 6.000-an calon jemaah haji dari tiga provinsi yang akan diberangkatkan melalui BIL jika sudah resmi menjadi embarkasi haji penuh.
Sekitar 6.000-an orang calon jemaah haji dari ketika provinsi itu akan dibagi dalam 20 kloter, setiap kloter berisi 350 - 400 orang.
Namun, belum memenuhi syarat minimal 7.000 orang, sehingga secara teknis administrasi masih harus memperbaharui SKB Menteri Agama dan Menteri Perhubungan (Menhub).
Sedangkan daya tampung asrama haji NTB yang ada saat ini baru sebanyak 500 orang, sehingga perlu diperluas lagi agar mencapai syarat minimal 700 atau 800 orang itu.
Setelah berkali-kali berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Agama (Kemnag), akhirnya mencuat komitmen bersama untuk merealisasikan embarkasi haji di BIL.
"Pada rapat terakhir di Kantor Kementerian Agama di Jakarta, Jumat (17/2) sore, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk memperbaharui SKB tentang syarat jumlah jemaah haji pada suatu embarkasi penuh, dari minimal 7.000 orang menjadi 6.000 orang," ujarnya.
Saat ini, kata Ridwan, sedang diproses perubahan SKB tersebut dan meskipun belum diterbitkan SKB yang baru, namun dipastikan hal itu tidak lagi menjadi masalah.
Akan tetapi, upaya memperluas daya tampung asrama haji NTB sempat mencuat kendala serius karena Kemnag tidak bisa mengalokasikan dana perluasan karena tidak terprogram dalam neraca anggaran 2012.
"Versi Kemnag untuk 2012 ada anggaran perluasan dan rehabilitasi asrama haji sebesar Rp35 miliar namun tidak untuk asrama haji NTB. Karena NTB yang paling berkepentingan atas embarkasi haji itu, maka Kemnag menyarankan dananya bersumber dari bantuan pemerintah daerah," ujar Ridwan.
Karena itu, kata Ridwan, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyatakan persetujuannya untuk mengalokasikan dana hibah sebesar Rp10 miliar, agar Kemnag segera memperluas daya tampung asrama haji NTB itu.
Proses pengucuran dana hibah itu pun harus dipercepat karena upaya perluasan daya tampung asrama haji NTB itu sudah harus rampung sebelum musim haji Oktober 2012.
"Konstruksi butuh tiga bulan maka awal Juni sudah harus dimulai. Tentunya desain hingga tender proyek yang harus lebih dulu dilakukan. Waktunya relatif terbatas tapi dianalisa masih bisa sehingga masalah anggaran dianggap sudah tertangani dengan dana hibah Pemprov NTB sebesar Rp10 miliar itu," ujarnya.
Ridwan berharap semua tahapan perluasan daya tampung asrama haji NTB itu terlaksana sesuai harapan, agar keinginan berbagai kalangan di NTB untuk dapat memberangkatkan calon haji melalui BIL mulai 2012 dapat terealisasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar